PORTALSURABAYA.COM – Kecewa kepada bos Trans Icon — pemilik proyek apartemen di Frontage Road Ahmad Yani — yang tak datang saat dipanggil terkait persoalan proyeknya, Komisi A DPRD Surabaya pun mendesak pemerintah kota untuk menghentikan sementara pembangunan apartemen yang menyebabkan rumah-rumah warga rusak tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna menuturkan, saat pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek, Rabu (1/09/21) kemarin usai mendapat pengaduan warga, sempat memanggil para petinggi Trans Icon untuk menjawab keluhan warga.
Namun, tak satu pun para petinggi Trans Icon yang datang. “Kami sudah memanggil pihak Trans Icon, namun yang hadir bukan orang yang berkompeten untuk menjawabnya,” keluh Ayu usai melihat kondisi rumah warga yang rusak, tapi belum mendapat kompensasi apa pun dari pihak Trans Icon hingga saat ini.
Makanya, lanjut Ayu, saat pertemuan dengan perwakilan Trans Icon, para anggota dewan cukup keras memberi teguran. “Kami keras sekali bicara bahwa bos Trans Icon akan menikmati keuntungan luar biasa, tetapi bagaimana dengan warga Surabaya yang terdampak?” ungkapnya.
Baca Juga: Gantikan Almarhum Hamka, PAN Tunjuk Juliana Ketua Fraksi PAN-PPP DPRD Surabaya
Karena itu, masih kata Ayu, pihaknya meminta Pemkot Surabaya untuk segera menghentikan proyek apartemen tersebut. “Karena owner Trans Icon sudah kita panggil dan tidak hadir, maka kami akan komunikasi dengan Pemkot Surabaya,” katanya.
“Jika belum ada solusi bagi warga, maka dewan mendesak Pemkot Surabaya untuk menghentikan sementara proyek pembangunan Trans Icon,” tegas legislator asal Partai Golkar tersebut.
Menurut Ayu, saat mengadu ke dewan, warga hanya meminta kompensasi terkait kerusakan yang ditimbulkan proyek Trans Icon. “Ada pintu dan jendela atau rumah warga yang tidak bisa ditutup, jadi miring semua kusennya,” jelasnya.
Ayu khawatir, jika pihak kontraktor tidak segera memberikan kompensasi, potensi lebih buruk akan terjadi akibat proyek tersebut kepada warga sekitar.
Baca Juga: Pedagang Pasar Kembang Berencana Dagang di Jalan, DPRD Surabaya: Ini Bahaya!
“Nah kalau sebelum selesai pembangunan tidak diapa-apain, terus runtuh rumahnya, siapa mau tanggung jawab,” tegasnya.
Memang, diakui Ayu, masalah perizinan Trans Icon tidak bermasalah, namun kompensasi kepada warga sekitar menjadi hal penting untuk diperhatikan.
“Perizinannya clear, tapi di sana kan ada perjanjian-perjanjian untuk dampak pada saat pembangunan, di DLH (perizinan Dinas Lingkungan Hidup) itu juga ada aturannya, walaupun izin itu terbit, harus masih dalam pengawasan seperti apa,” tandasnya.
Warga Minta Kompensasi
Sementara tokoh masyarakat dari RT 02 RW 01, Kelurahan Gayungan, Haji Sarjono mengaku, jika permasalahan kompensasi sebenarnya telah dibicarakan sejak awal. Untuk itu, pihaknya berharap Trans Icon segera memberikan kompensasi.
Baca Juga: Isu Anak Risma Daftar Calon Direksi PDAM, Golkar Surabaya: Golnya di Timsel
“Padahal dulu itu ada rekomendasi, tolong pembangunan dihentikan dulu sebelum ada kesepakatan dengan warga soal kompensasi dampak lingkungan,” ungkap Sarjono.
Di tempat sama, kontraktor proyek Trans Icon, Imron dari Total Bangun Persada mengklaim, pihaknya telah melakukan musyawarah bersama warga, dan memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Sebelumnya juga sudah kita lakukan, CSR juga sudah kita lakukan, pertemuan dengan warga juga sudah kita lakukan,” akunya.
Imron menegaskan, jika ada rumah warga terdampak konstruksi proyek, maka perlu ada pembuktian lebih lanjut. “Kalau memang ada yang rusak bisa dibuktikan karena konstruksi, ya kita sebagai total, ya kita akan memperbaiki,” ungkap Imron.*
