simple hit counter
Brantas

Wali Kota Mojokerto Lantik Tiga Kadis, Satu Impor Pejabat dari BPKP DKI Jakarta

×

Wali Kota Mojokerto Lantik Tiga Kadis, Satu Impor Pejabat dari BPKP DKI Jakarta

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2022 03 10 at 19.55.15 - Wali Kota Mojokerto Lantik Tiga Kadis, Satu Impor Pejabat dari BPKP DKI Jakarta
Wali Kota Ning Ita saat melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di Pendopo Rumah Rakyat./ Foto: Susan

PORTALSURABAYA.COM – Tidak ada lagi jabatan lowong di Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Mojokerto. Ini setelah Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama di Pendopo Rumah Rakyat, Kamis (10/3/2022).

Masing-masing yakni, Santi Ratnaningtias sebagai Kepala Diskominfo, Sumaljo sebagai Kepala BPKPD dan Modjari sebagai Kasatpol PP Kota Mojokerto.

Dari tiga nama tersebut, hanya Sumaljo yang merupakan wajah baru di Lingkungan Pemkot Mojokerto. Pasalnya, pengganti Plt. Agung Moeljono ini di impor dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Mantan auditor madya tersebut berhasil menyisihkan dua kompetitor lokal lainnya saat Seleksi Terbuka (Selter) JPT Pratama bulan Pebruari lalu.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat dikonfirmasi membenarkan jika tiga pejabat yang dilantik hari ini merupakan hasil selter bulan lalu. Ia juga menyebut, dipilihnya nama Sumaljo sebagai Kepala BPKPD lantaran yang bersangkutan sudah cukup piawai dalam mengelola anggaran daerah.

“Kita cari yang benar-benar sesuai kompetensinya dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Tak hanya itu, petinggi pemkot ini langsung memberi target besar kepada tiga pejabat baru tersebut. Diantaranya, mempertahankan capaian WTP yang sudah diraih selama 7 tahun berturut-turut kepada Kepala BPKPD. Serta mempertahankan Keterbukaan Informasi Award (KIA) dan meningkatkan indeks SPBE bagi Kepala Diskominfo.

“Untuk Kasatpol, sebagai penegak Perda dan sebagai penjaga tantrib di seluruh Kota Mojokerto diharapkan memiliki kecepatan, responsibilitas tinggi dalam rangka memberikan reaksi aduan masyarakat terkait pelanggaran perda dan potensi hal-hal yang mengganggu keamanan ketentraman warga,” harapnya.

Masih kata Ning Ita, mutasi dan promosi merupakan sarana untuk mengupgrade kapasitas diri, berinovasi serta terus meningkatkan kolaborasi dengan tetap memegang teguh prinsip berakhlak.

“ASN dituntut untuk bisa adaptif dan tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi. Tidak terkecuali menghadapi dinamika perubahan yang terjadi,” pungkasnya.* (Susan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di GoogleNews PUB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *