PORTALSURABAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA), menggelar Focus Group Discussion (FGD), pengembangan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) bagi 23 desa se Kecamatan Bungah.
Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
Acara yang dilaksanakan di ruang rapat Dewi Sekardadu Kantor Bupati Gresik, Kamis (15/9/2022), tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, M.Pd, didampingi Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Saifudin Ghozali.
Aminatun Habibah dalam sambutannya menjelaskan, PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak, untuk melakukan upaya – upaya pencegahan, dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.
Baca Juga: Pemkab Gresik Gelontor Rp.1,6 M Bansos PKH Plus Jaslut
“Anak-anak mempunyai hak – hak yang harus kita lindungi, seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik harus bisa memfasilitasi hak anak kita melalui PATBM, supaya pemerintah bersama masyarakat bisa melindungi secara bersama sama,” kata Bu Min sapaan akrab Wabup.
Wabup Gresik mengajak semua berkewajiban melindungi anak – anak yang menjadi generasi penerus. Upaya ini tanpa membedakan, tanpa diskrimimasi dengan bekerjasama dan mendukung partisipasi anak.
“Kabupaten Gresik senantiasa berusaha untuk benar-benar menjadikan Kabupaten layak anak. Dan ini kita terus berproses, salah satunya indikatornya adalah kemarin Kabupaten Gresik berhasil mempertahankan penghargaan kabupaten/kota layak anak dengan kriteria Madya, dan kedepan kita targetkan untuk meraih kriteria Nindya,” ungkap Bu Min.
Ditambahkan, kegiatan terkait perlindungan anak berbasis masyarakat, merupakan upaya bagi semua pihak dalam rangka mengupayakan pencegahan. Ini agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak, baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat.
“Kami dari Pemerintah kabupaten memberikan dukungan penuh terhadap perlindungan anak berbasis masyarakat,” tutup Bu Min.*
