BPORTALSURABAYA.COM – Berbagai catatan kritis yang dituangkan dalam pemandangan umum (PU) Fraksi Demokrat terkait nota rancangan pendapatan anggaran dan belanja daerah (RAPBD) Gresik tahun 2023 dalam rapat paripurna, Senin (31/10/2022) kemarin.
Meski begitu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Gresik melalui Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPRD Gresik sangat mendukung prioritas penanganan dan penanggulangan banjir dalam pemerintahan Gresik Baru saat ini.
Ketua DPC Partai Demokrat Gresik, Supriyanto menegaskan, bahwa, sikap fraksinya sudah sesuai dengan visi dan misi DPC Partai Demokrat Gresik. Menurutnya, penanganan dan penanggulangan banjir di Kabupaten Gresik ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah, dan mesti berkelanjutan.
“Rencana belanja untuk Kali Lamong di rencana APBD Gresik tahun 2023, sebaiknya tidak dikurangi,”ujarnya dengan mimik serius, Selasa (01/11/2022).
Supriyanto beralasan penanganan dan penanggulangan banjir tidak hanya memerlukan anggaran memadai dan berkelanjutan, melainkan juga memerlukan keterlibatan beberapa perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Baca Juga: Bangun Desa Mandiri, Wabup Gresik Fokus Pelayanan Digital
“Anggaran belanja penangan banjir mesti mencerminkan aspek kesesuaian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dengan mengedepankan indikator-indikator yang terarah dan terukur. Sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan secara langsung dan nyata terjadinya peningkatan penanganan banjir dari waktu ke waktu,” ungkapnya.
Begitu juga lanjut Supriyanto kegaduhan yang sempat muncul rencana dari Pemkab Gresik melakukan pengurangan alokasi dana desa (ADD) di RAPBD Gresik tahun 2023 yang akan dikurangkan sebesar Rp. 22.9 miliar, dimana hal tersebut tidak perlu.
“Jangan dikurangi. Kalau perlu ADD itu ditambah karena terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat desa,” jelas politikus asal Menganti ini.
Sebelumnya, Ifta Hidayati yang membacakan PU FPD dalam rapat paripurna menganjukan agar anggaran untuk penanganan dan penanggulangan banjir tidak dilakukan pengurangan sebagaimana 21 pos pembelanjaan yang tertuang dalam laporan badan anggaran (Banggar) DPRD Gresik.
“Jika belanja untuk pembebasan lahan Kali Lamong menjadi bagian dari rencana penanganan dan penanggulangan banjir, maka hendaknya tidak dilakukan pengurangan sebesar Rp. 18.5 miliar sebagaimana tercantum dalam laporan Banggar,”ucapnya.
Sebaran belanja infrastruktur yang mencakup 40% anggaran, lanjutnya, sudah sepatutnya memperhatikan aspek proporsionalitas antar perangkat daerah selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Misalnya, pertanian, perikanan, pendidikan serta sarana-sarana pendukung aktifitas publik.
“Satu catatan tambahan, rencana belanja alokasi dana desa (ADD) tidak dilakukan pengurangan sebesar Rp. 22.9 miliar,” ungkap Ifta.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di GoogleNews PUB
