PORTALSURABAYA.COM – Komitmen Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI), menjadikan institusi yang dipimpinnya sebagai wilayah bebas korupsi menunjukkan hasil optimal. Hal ini ditetapkan oleh Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyatakan Kementerian Perdagangan meraih 7 zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) 2021.
Penetapan yang digelar secara hibrida di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta ini dihadiri KH Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI.
Dalam kesempatan terpisah, Mendag menegaskan, ke depan seluruh pimpinan di Kementerian Perdagangan harus dapat meraih predikat WBK/WBBM ini.
“Saya sangat mengapresiasi capaian ini. Namun ke depan, saya minta Inspektorat Jenderal harus mengawal agar lebih banyak lagi unit di Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM ini,” tegas Muhammad Lutfi, dalam keterangan tertulisnya.
Unit Kemendag yang mendapat WBK/WBBM tahun ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Direktorat Perundingan Multilateral, Balai Standardisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional II, BSML Regional III, Balai Sertifikasi, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Milan, dan ITPC Osaka. Capaian Zona Integritas tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 3 unit WBK/WBBM.
Sementara itu, Didid Noerdiatmoko, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, yang hadir didampingi Olvy Andrianita, Inspektur IV, menegaskan bahwa tujuh unit peraih WBK telah menunjukkan perubahan besar dalam banyak hal.
Dikatakannya, tujuh unit peraih WBK ini telah menunjukkan adanya perubahan/inovasi dalam enam area. Yaitu manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta bermanfaat bagi masyarakat, serta terciptanya birokrasi bersih, akuntabel, dan kapabel.
“Faktor kunci keberhasilan lainnya juga diwujudkan dengan adanya keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam mendorong serta memantik semangat untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk komunikasi pimpinan dalam menyampaikan diferensiasi unit,” ungkap Didid Noerdiatmoko.
Menurutnya, pembangunan zona integritas di Kemendag sejalan dengan amanah Presiden RI yaitu mencegah korupsi, kerja serius, cepat, keras dan berorientasi hasil, tidak bekerja rutinitas, serta mencari solusi di lapangan.
“Pembangunan zona integritas di Kemendag adalah proses perubahan birokrasi tanpa henti untuk menjadi semakin efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Presiden,” tegas Didid.
Seperti diketahui, penghargaan zona integritas WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Sedangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut KH Ma’ruf Amin, Wapres, berpesan agar peraih predikat WBK/WBBM dapat memperkuat komitmen anti korupsi dan melayani.
“Predikat WBK/WBBM yang diraih bukan sebagai wujud apresiasi semata tetapi harus mencerminkan komitmen unit di seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa menjadi icon birokrasi yang melayani, bersih dan bebas dari korupsi serta tidak berhenti pada kegiatan yang sifatnya ceremonial dan administratif. Namun harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan infkusif,” kata KH Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB, menegaskan bahwa konsep reformasi birokrasi merupakan katalisator untuk mewujudkan Good and Clean Government (GCG) untuk mendukung pembangunan nasional.
“Pak Jokowi ingin bagaimana pelayanan publik itu bisa tepat, perizinan itu bisa cepat dan bagaimana reformasi birokrasi yang panjang menjadi pendek. Sehingga dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional,” tutup Tjahjo Kumolo.***
