simple hit counter
Pantura

Dugaan Korupsi PDAM Giri Tirta, Aktivis Gepal Demo Kantor DPRD Gresik

×

Dugaan Korupsi PDAM Giri Tirta, Aktivis Gepal Demo Kantor DPRD Gresik

Sebarkan artikel ini
Selain aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Gresik, puluhan aktivis Gepal melakukan aksi bagi-bagi sembako, Senin (13/9/2021)./ Bram
Selain aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Gresik, puluhan aktivis Gepal melakukan aksi bagi-bagi sembako, Senin (13/9/2021)./ Bram

PORTALSURABAYA.COM – Puluhan aktivis Gerakan Penolakan Lupa (Gepal) Gresik menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Gresik di Jalan K.H. Wachid Hasyim, Senin (13/9/2021), dengan membawa berbagai macam poster dan spanduk bertulis sepuluh tuntutan rakyat atau Sepultura.

Sepuluh tuntutan rakyat itu yakni usut tuntas korupsi di tubuh PDAM Giri Tirta Gresik (sekarang Perusahaan Daerah Giri Tirta), hukum mati koruptor, stop PHK sepihak, gratiskan biaya pendidikan, gratiskan biaya kesehatan, gratiskan biaya PCR, save ICW, pekerjaan untuk rakyat (perda lokal), dan distribusi tanah untuk rakyat, dan save aktivis.

Selain itu, ada aksi teaterikal bagi-bagi sembako yang kemudian dalam aksinya aktivis Gepal membagi-bagikan sembilan bahan pokok (sembako) itu kepada masyarakat, juga membagikan selebaran yang berisi sepuluh tuntutan rakyat itu kepada para pengguna jalan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Syafiudin menyatakan, aksi di DPRD Gresik kali ini sebagai tindak lanjut demo sebelumnya. Pendemo mendesak KPK mengusut kasus dugaan korupsi proyek kerja sama investasi PDAM Giri Tirta Gresik dengan PT Dewata Bangun Tirta (DBT) dan PT Drupadi Agung Lestari (DAL) tahun 2012 dengan nilai investasi sebesar Rp 133 miliar agar segera menetapkan tersangka dan menuntaskan kasus tersebut.

Menurutnya, dugaan korupsi di tubuh PDAM Giri Tirta Gresik membuat masyarakat meradang. Sebab, di saat kemiskinan di Gresik tinggi ternyata ada dugaan kasus korupsi di PDAM, apalagi di masa pandemi Covid-19.

“Terlebih, saat ini banyak masyarakat kesulitan mendapatkan air PDAM. Namun, terjadi dugaan korupsi di tubuh PDAM yang merugikan negara hingga puluhan miliar. Makanya, harus cepat dituntaskan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Syafiudin Gepal juga mendesak agar sembilan tuntutan lain juga direspons. Yakni stop PHK sepihak, gratiskan biaya pendidikan, gratiskan biaya kesehatan, gratiskan biaya PCR, save ICW, pekerjaan untuk rakyat (perda lokal), distribusi tanah untuk rakyat, dan save aktivis.

“Kami mendesak sembilan tuntutan lain untuk direspon, terkait biaya pendidikan dan kesehatan, Gepal mendesak digratiskan. Kami juga mendesak biaya PCR gratis. Juga mendesak agar jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap ICW dan para aktivis,” ungkapnya.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di GoogleNews PUB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *